Organisasi Pendidikan yang Tolak RUU Ciptaker Klaster Pendidikan

Organisasi Pendidikan yang Tolak RUU Ciptaker Klaster Pendidikan – Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang.  Yang diturunkan melalui satu generasi ke generasi berikut dengan Mengajar, melatih , atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.

Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducare, berarti “menuntun, mengarahkan, atau memimpin” dan awalan e, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Koalisi Organisasi Pendidikan menyatakan sikap menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) klaster Pendidikan dan Kebudayaan. Koalisi Organisasi Pendidikan itu meminta DPR RI dan pemerintah untuk mempertegas kebijakan pendidikan nasional berlandaskan filosofi kebudayaan Indonesia, dan menjauhkan dari praktik Sbobet Deposit Pulsa 10000 komersialisasi dan liberalisasi.

1. Tercatat 12 Koalisi Organisasi Pendidikan menolak RUU Ciptaker klaster Pendidikan dan Kebudayaan.

Dan Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU), KH Arifin Junaidi. Koalisi Organisasi Pendidikan itu termasuk Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah.

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah.  LP Ma’arif NU PBNU, NU Circle, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.

Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).  Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa (PKBTS), dan Majelis Wali Amanat Universitas Djuanda Bogor.

2. RUU Ciptaker menempatkan pendidikan dan kebudayaan masuk rezim investasi

Koalisi Organisasi Pendidikan itu menilai, pengaturan ketentuan pendidikan dan kebudayaan dalam RUU Cipta Kerja yang masuk dalam BAB III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi. Dan Kegiatan Berusaha, menandakan secara paradigmatik menempatkan pendidikan dan kebudayaan masuk rezim investasi dan kegiatan berusaha.

3. RUU Ciptaker akan berimplikasi hilangnya nilai karakteristik pendidikan yang berbasis kebudayaan

Mereka juga menilai, pengaturan pendidikan dan kebudayaan dalam RUU Ciptaker akan berimplikasi hilangnya nilai, karakteristik, pendidikan yang berbasis kebudayaan serta telah menegasikan peran kebudayaan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

“Hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang memerintahkan negara. Untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya,” demikian pernyataan Koalisi Organisasi Pendidikan itu.

4. RUU Ciptaker mungkin telah meliberalisasi dan mengkapitalisasi sistem pendidikan yang ada

Selain itu, pengaturan dalam RUU Cipta Kerja dinilai akan meliberalisasi dan mengkapitalisasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi.  Dengan menghilangkan Beberapa syarat dan standar bagi lembaga pendidikan asing, yang akan menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.

Peran penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dihilangkan.

Sehingga kementerian urusan agama tidak akan memiliki kewenangan untuk mengontrol pendidikan tinggi keagamaan yang diselenggarakan di Indonesia.

5. Menghapus beberapa peraturan akan mengakibatkan situasi buruk bagi pendidikan

Koalisi Organisasi Pendidikan juga memberikan nilai, dengan menghapus standar pendidikan tinggi. Sehingga negara menjadi kehilangan peran dalam memastikan terselenggaranya mutu pendidikan yang kita inginkan.

Kondisi ini menjadikan pemerintah kehilangan ukuran dalam menilai perkembangan pendidikan tinggi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan politik hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dengan menghapus peran pemerintah daerah dalam proses perizinan pembentukan lembaga pendidikan sebagai akibat dari adanya sentralisasi perizinan pada pemerintah pusat.

Selain itu, sentralisasi perizinan pada pemerintah pusat juga turut menegasikan peran daerah dalam menghadirkan pendidikan yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Hal ini akan dapat berakibat terjadinya perubahan tata kelola perguruan tinggi swasta yang mewajibkan adanya badan penyelenggara. Akan berimplikasi pada pengelolaan perguruan tinggi swasta langsung pada pimpinan perguruan tinggi swasta.